JAKARTA, BentangNews — Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau MPP PKS menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Pemetaan Situasi Fundamental Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik Nasional.”
FGD ini menjadi ruang dialog strategis untuk membaca secara lebih jernih berbagai dinamika kebangsaan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik nasional. Forum tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar PKS untuk terus memperkuat tradisi intelektual, memperdalam kajian objektif, serta merumuskan kontribusi pemikiran bagi masa depan Indonesia.
Hadir sebagai narasumber, Sudirman Said, tokoh nasional yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap tata kelola pemerintahan, integritas publik, dan pembangunan bangsa. Dalam forum tersebut, Sudirman Said menyampaikan apresiasi atas konsistensi PKS dalam membangun ruang-ruang kajian yang serius, terbuka, dan berbasis kepentingan bangsa.
“Saya menaruh harapan besar kepada PKS agar terus menjadi kekuatan intelektual, moral, dan spiritual yang mampu membawa bangsa ini semakin kuat dan berjaya. sebagai partai modern yang lahir dan dirintis oleh kalangan terpelajar memiliki modal besar untuk terus menghadirkan kekuatan intelektual, moral, dan spiritualitas dalam kehidupan politik nasional.,” ujar Sudirman Said.
Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Said juga menyampaikan kehormatannya dapat berada dalam satu forum bersama Prof. Suzie Sudarman, yang ia pandang sebagai sosok intelektual yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk bersuara lantang bagi kepentingan publik.
Salah satu pokok penting yang disampaikan dalam FGD adalah mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilainya perlu dibaca secara lebih kritis dan mendalam. Sudirman Said menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini berisiko terasa semu apabila hanya ditopang oleh solusi-solusi instan dan kebijakan jangka pendek, sementara daya beli masyarakat berada dalam kondisi yang rapuh.
“Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan “cara cepat” yang sekadar meredam gejala luar, tetapi gagal menyembuhkan akar persoalan struktural. Menurutnya, tantangan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika krisis global, ketimpangan sosial, pelemahan daya beli, serta beban fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati. Ketergantungan pada kebijakan jangka pendek hanya akan menyisakan utang dan kesenjangan bagi generasi masa depan,” tegasnya.
Sudirman Said juga menekankan pentingnya keberanian politik untuk melihat persoalan bangsa secara jujur dan objektif. Dalam konteks tersebut, forum FGD seperti yang diselenggarakan MPP PKS menjadi penting sebagai ruang untuk merumuskan pemikiran strategis, bukan semata-mata respons politik sesaat.
Dalam paparannya, Sudirman Said juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi, kelembagaan, dan arah pembangunan nasional. Rekomendasi tersebut dipandang penting agar Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan global, tetapi juga memiliki daya saing, kemandirian, serta keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
Pertama, menekankan pentingnya disiplin fiskal dan rasionalisasi anggaran. Pemerintah perlu melakukan penajaman belanja negara dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung kepada rakyat, seperti penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat. Sementara itu, proyek-proyek non-prioritas perlu dievaluasi, dirasionalisasi, bahkan ditunda apabila berpotensi membebani kesehatan fiskal negara.
Kedua, mendorong restorasi independensi lembaga negara. Lembaga-lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pemeriksa Keuangan harus dijaga dari kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, independensi lembaga negara menjadi prasyarat penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi nasional, kualitas data publik, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Ketiga, perlunya pemulihan tata kelola pemerintahan atau good governance. Reformasi pemberantasan korupsi harus kembali diperkuat, disertai upaya serius untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan lembaga pengawasan negara. Tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.
Keempat, pentingnya diversifikasi struktur ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada sektor ekstraktif dan ekspor komoditas mentah. Pemerintah perlu mempercepat hilirisasi dan pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi, termasuk sektor tekstil, elektronik, pangan, kimia, serta ekonomi kreatif. Transformasi struktur ekonomi ini penting agar Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan daya saing nasional.
Kelima, mendorong reformasi pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri nasional dan global. Penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan sumber daya manusia unggul menjadi agenda penting agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban sosial-ekonomi.
Keenam, pentingnya pengelolaan utang yang prudent dan berkelanjutan. Pemerintah perlu berhati-hati dalam membiayai defisit, terutama apabila dilakukan melalui skema ekspansi moneter yang berlebihan. Kebijakan fiskal dan moneter harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko inflasi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta beban utang yang semakin berat bagi generasi mendatang.
Ketujuh, menekankan perlunya strategi geo-ekonomi nasional yang lebih cermat. Indonesia harus mampu membaca dan memanfaatkan dinamika BRICS, ASEAN, serta perubahan peta ekonomi global dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional. Dalam situasi dunia yang semakin kompetitif, Indonesia perlu tampil sebagai negara yang mandiri, berdaulat, dan mampu mengambil manfaat strategis dari perubahan global.
Di sisi lain, Sudirman Said juga menyinggung posisi PKS sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Ia berharap komitmen politik tersebut tetap dijalankan dengan semangat ijtihad kebangsaan yang membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
“PKS tentu perlu tetap menjaga komitmen politiknya sebagai partai koalisi pendukung pemerintah. Semoga langkah ijtihad tersebut membawa kebaikan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sudirman Said menutup paparan materinya.
Melalui FGD ini, MPP PKS menegaskan pentingnya tradisi berpikir strategis, dialog intelektual, dan keberanian moral dalam membaca arah bangsa. Dengan semangat “Merajut Gagasan untuk Bangsa,” PKS berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang kajian yang objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia.
Komentar