BREBES, BentangNews – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Kelompok Tani Sidomakmur (PT Sinergi Brebes Inovatif), Senin siang, 23 Februari 2026. Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Suharto.
Dalam kunjungannya, Titiek didampingi Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI, serta Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Titiek mengatakan pihaknya ingin meninjau secara langsung perkembangan industri bawang merah di Brebes yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi nasional. Ia mengapresiasi hasil panen bawang merah yang dinilai melimpah dan telah menembus pasar ekspor.
“Brebes ini kan sentra bawang merah, kami dari Komisi 4 dan juga Bulog ingin melihat langsung untuk mendorong agar terus bertumbuh dan berkembang,” ucap Titiek.
Menurutnya, bawang merah asal Brebes kini telah diekspor ke sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, produk olahannya juga sudah merambah pasar Timur Tengah.
“Tadi petani menyampaikan modal sekitar Rp140 juta bisa menghasilkan hingga Rp350 juta. Ini tentu prospek yang sangat baik,” ujarnya.
Tak hanya dijual dalam bentuk mentah, bawang merah di lokasi tersebut juga telah diolah menjadi berbagai produk turunan, seperti bawang goreng dan pasta bawang. Produk pasta bawang bahkan disebut telah diekspor ke Arab Saudi dan direncanakan untuk kebutuhan bumbu jamaah Indonesia di sana.
Titiek menilai, potensi bawang merah Indonesia sangat besar dan tidak seharusnya hanya terpusat di Brebes. Ia berharap sentra produksi bawang merah dapat dikembangkan di daerah lain agar volume ekspor nasional semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan pangan.
Dalam dialog bersama petani, Komisi IV juga menampung berbagai aspirasi. Para petani menyampaikan kebutuhan akan fasilitas penyimpanan seperti cold storage, ketersediaan pupuk, serta dukungan bibit unggul. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut di tingkat DPR RI bersama kementerian terkait.(*)
Komentar