SEMARANG, BentangNews – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya percepatan penanganan isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jum’at (6/2/2026).
Hadir Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersama Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal, M. Ismail Fahmi.
Menurut Gubernur, Musrenbang Provinsi menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan inklusif.
Oleh karena itu, Jawa Tengah harus menjadi pelopor dalam menciptakan gerakan nasional lingkungan yang aman, bersih, dan sehat.
“Pembersihan sampah harus dilakukan secepatnya. Kita harus menciptakan gerakan nasional aman dan bersih. Selain itu, bupati dan wali kota harus mengintegrasikan proyek strategis nasional agar pembangunan pusat linier dengan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti target swasembada pangan tahun 2026, optimalisasi potensi pangan daerah, stabilisasi harga bahan pokok menjelang bulan puasa melalui pembentukan Satuan Tugas Pangan, serta menindaklanjuti arahan Presiden terkait penertiban spanduk dan baliho ilegal agar tidak merusak estetika lingkungan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno memaparkan kondisi makro ekonomi Jawa Tengah yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,37 persen, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,11 persen, serta menempati posisi tertinggi kedua secara nasional.
“Angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,39 persen, atau berkurang sekitar 21 ribu jiwa,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, serta masih rendahnya kesejahteraan masyarakat.
Adapun prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 difokuskan pada peningkatan tata kelola pariwisata, penguatan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif, serta pengembangan SDM yang berkarakter dan kompetitif.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto, S.H. menegaskan bahwa forum Musrenbang ini sangat menentukan arah pembangunan tahun 2027 yang mulai dirancang sejak tahun ini.
“Tahun 2027 merupakan tahun krusial, yaitu tahun kedua pelaksanaan RPJMD. Kita harus memperkuat kesiapsiagaan, termasuk dalam penanggulangan dan pencegahan bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan DPRD Jawa Tengah berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab permasalahan masyarakat, dengan prioritas pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah, akselerasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemerataan wilayah, serta ketahanan lingkungan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menegaskan arahan Presiden agar program cek kesehatan gratis terus diperkuat, meskipun capaian Jawa Tengah sudah cukup baik.
“Pendidikan juga harus menjadi perhatian serius karena masih tingginya angka putus sekolah di Jawa Tengah. Selain itu, koperasi Merah Putih perlu difasilitasi dengan digitalisasi agar lebih terintegrasi dan berdaya saing,” ujarnya.
Di tingkat nasional, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan menyampaikan arahan penyusunan RKPD 2027 yang menekankan penguatan substansi dokumen perencanaan serta pengawalan program strategis nasional.
“RKPD harus mampu mengendalikan dan mengevaluasi capaian sasaran RPJMD secara efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Direktorat Perencanaan Pembangunan Nasional (PTPN) Bappenas Bernard Jayadi menjelaskan arah kebijakan fiskal tahun 2027 yang dirancang lebih ekspansif dan terukur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industrialisasi, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Ia juga menyampaikan sejumlah upaya transformasi super prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2027, di antaranya pengembangan kawasan metropolitan industri, kawasan swasembada pangan, air dan energi, pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kawasan komoditas unggulan.(*)
Komentar