Gerakan Pemazkulan Jokowi, Yusril: Inkonstitusional dan Ancam Keberlangsungan Pemilu

banner 468x60

Jakarta, Bentangnews.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Petisi 100 sebagai langkah yang inkonstitusional. Menurut Yusril, gerakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Yusril juga mempertanyakan mengapa gerakan itu menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, yang merupakan salah satu calon wakil presiden di pemilu 2024.

Sebelumnya, Petisi 100 mendatangi Mahfud Md di kantor Menkopolhukam pada 9 Januari 2024, melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 dan mengusulkan pemakzulan Jokowi. Tuntutan pemakzulan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, seperti nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK dan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Menanggapi gerakan ini, Yusril beranggapan bahwa gerakan Petisi 100 inkonstitusional dan berpotensi memperkeruh suasana menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menjelaskan bahwa proses pemakzulan presiden tidak bisa diproses dalam waktu singkat dan harus dimulai dari DPR yang mengeluarkan pendapat bahwa presiden telah melanggar Pasal 7B UUD 45.

“Saya melihat gerakan pemakzulan presiden ini sebagai gerakan inkonstitusional dan ingin memperkeruh suasana menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. DPR sendiri tidak mempunyai inisiatif apapun untuk melakukan pemakzulan,” kata Yusril.

Setelah pertemuan dengan Petisi 100, Mahfud Md juga menegaskan bahwa urusan pemakzulan bukan diproses oleh Menkopolhukam, melainkan oleh parpol dan DPR. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani juga merespon isu pemakzulan Jokowi ini. “Aspirasi silakan disampaikan,” ujar Puan.

Ia meminta semua pihak menjalani konstitusi sesuai aturan yang ada dan tetap menjaga situasi menjelang pemilu 2024 demi terciptanya kedamaian. Puan juga mengingatkan aparat dan penegak hukum untuk tetap netral.

“Kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu 2024 ini supaya damai. Kemudian terjaganya netralitas semua aparat dan penegak hukum,” kata ketua DPP PDIP itu.

Proses pemakzulan presiden yang diusulkan oleh Petisi 100 ini menimbulkan perdebatan yang mencuat akibat dugaan pelanggaran konstitusional dan intervensi dalam lembaga hukum. Meski ada beberapa pihak yang mendukung gerakan pemakzulan ini, tetap saja keberlangsungan Pemilu 2024 menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi dan menerapkan prinsip keadilan secara menyeluruh dan tepat sasaran. (*)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *